Home / Pelayanan

Pelayanan

KARTU KELUARGAE-KTPAKTA LAHIRPERNIKAHANSKCKSKUSURAT PINDAH

KARTU KELUARGA ( KK )

  1. Penduduk WNI wajib melaporkan susunan Keluarganya kepada Instansi pelaksana melalui Lurah dan Camat
  2. Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi syarat :
    a. Surat Pengantar RT dan RW
    b. Ijin tinggal tetap bagi orang asing
    c. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
    d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang dalam wilayah NKRI
    e. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
    f.  Kartu Keluarga (KK) lama karena penambahan/pengurangan anggota Keluarga

 

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
(E-KTP)

  1. Penerbitan E-KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    a.  Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
    b.  Surat pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah
    c.  Foto copy Kartu Keluarga
    d.  Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 tahun
    e.  Kutipan Akta Kelahiran
    f.  Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar  negeri Karena  pindah
  2. Penerbitan E-KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
    b.   Foto copy Kartu Keluarga
    c.   Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
    d.   Kutipan Akta Kelahiran
    e.   Paspor dan Izin Tinggal Tetap, dan
    f.    Surat Keterangan Catatan Kepolisian .
  4. Penerbitan E-KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ,dilakukan setelah  memenuhi syarat berupa :
  5. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau E-KTP yang rusak
    b.   Foto copy KK ,dan
    c.   Paspor dan izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
  6. Penerbitan E-KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  7. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang
    b.   Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  8. Penerbitan E-KTP di dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan tata cara :
  9. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan
    b.   Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
    c.   Instansi Pelaksana mencetak dan menerbitkan E-KTP

 

Syarat-syarat memperoleh akte kelahiran antara lain :

  1. Pengantar RT
  2. Surat kelahiran dari Bidan/Rumah Sakit (Asli)
  3. Surat kelahiran dari Desa (Asli)
  4. Foto Copy Kartu Keluarga (anak yang bersangkutan sudah tercantum di KK)
  5. Foto Copy E-KTP orang tua kandung
  6. Foto Copy surat nikah orang tua kandung
  7. Foto Copy E-KTP 2 orang saksi dan yang bersangkutan hadir ke Dindukcapil.
  8. Foto Copy E-KTP Pemohon bila sudah berusia 17 tahun

RUKUN DAN SYARAT NIKAH

Rukun Nikah

Rukun adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu takkan ada tanpanya.Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (shighah). Karena dari shighah ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain.

  • IJAB : ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan.
  • QABUL: apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan/ setuju atas apa yang tela siwajibkan oleh pihak pertama.

Dalam menikah dalam ajaran agama islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapat ridho dari Allah SWT. Untuk itu mari kita pahami dengan seksama aturan, rukun, pantangan dan persayaratan dalam suatu perkawinan.

  1. Syarat- syarat sah Pernikahan/ Perkawinan
  2. Mempelai Laki-Laki / Pria
  • Agama Islam
  • Tidak dalam paksaan
  • Pria / laki-laki normal
  • Tidak punya empat atau lebih istri
  • Tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh
  • Bukan mahram calon istri
  • Yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi
  • Cakap hukum dan layak berumah tangga
  • Tidak ada halangan perkawinan
  1. Mempelai Perempuan / Wanita
  • Beragama Islam
  • Wanita / perempuan normal (bukan bencong/lesbian)
  • Bukan mahram calon suami
  • Mengizinkan wali untuk menikahkannya
  • Tidak dalam masa iddah
  • Tidak sedang bersuami
  • Belum pernah li’an
  • Tidak dalam ibadah ihram haji atau umrah
  1. Syarat Wali Mempelai Perempuan
  • Pria beragama islam
  • Tidak ada halangan atas perwaliannya
  • Punya hak atas perwaliannya
  1. Syarat Bebas Halangan Perkawinan Bagi Kedua Mempelai
  • Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
  • Tidak ada hubungan persusuan (radla’ah)
  • Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
  • Tidak Li’an
  • Si pria punya istri kurang dari 4 orang dan dapat izin istrinya
  • Tidak dalam ihram haji atau umrah
  • Tidak berbeda agama
  • Tidak talak ba’in kubra
  • Tidak permaduan
  • Si wanita tidak dalam masa iddah
  • Si wanita tidak punya suami
  1. Syarat-Syarat Syah Bagi Saksi Pernikahan/Perkawinan
  • Pria / Laki-Laki
  • Berjumlah dua orang
  • Sudah dewasa / baligh
  • Mengerti maksud dari akad nikah
  • Hadir langsung pada acara akad nikah
  1. Syarat-Syarat/Persyaratan Akad Nikah Yang Syah
  • Ada ijab (penyerahan wali)
  • Ada qabul (penerimaan calon suami)
  • Ijab memakai kata nikah atau sinonim yang setara.
  • Ijab dan kabul jelas, saling berkaitan, satu majelis, tidak dalam ihrom haji/umroh.
  1. Rukun-Rukun Pernikahan/Perkawinan Sah
  • Ada calon mempelai pengantin pria dan wanita
  • Ada wali pengantin perempuan
  • Ada dua orang saksi pria dewasa
  • Ada ijab (penyerahan wali pengantin wanita) dan ada qabul (penerimaan dari pengantin pria)
  1. Pantangan / Larangan-Larangan Dalam Pernikahan/Perkawinan
  • Ada hubungan mahram antara calon mempelai pria dan wanita
  • Rukun nikah tidak terpenuhi
  • Ada yang murtad keluar dari agama islam
  1. Menurut Undang-Undang Perkawinan
  • Perkawinan/pernikahan didasari persetujuan kedua calon mempelai
  • Bagi calon yang berusia di bawah 21 tahun harus punya izin orang tua atau wali yang masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau melalui putusan pengadilan
  • Umur atau usia minimal untuk menikah untuk pria/laki-laki berusia 19 tahun dan untuk wanita/perempuan berumur paling tidak 16 tahun

PROSEDUR PERNIKAHAN

Prosedur Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA)

Pendahuluan

Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya.

Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan sebagai berikut :

  1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua  bagi yang belum berusia 21 tahun .
  2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).
  3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.
  4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkaan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempekai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
  1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll).

Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan :

  1. Perkawinan Sesama WNI
  1. Pengantar RT
  2. Foto Copy E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (capeng) masing-masing 1 (satu) lembar.
  3. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
  4. Surat keterangan untuk nikah dari Desa/Kelurahan
  5. setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.
  6. Pas photo capeng ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.
  7. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
  8. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :                                                              – Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;                                                                   – Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;                                                              – Laki-laki yang mau berpoligami.
  9. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik caten laki-laki/perempuan.
  10. Bagi Capeng yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kec. Ajibarang, harus ada surat                    – Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.                                                                                   – Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.                                                                                                                     – Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kec. Ajibarang harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kec. Ajibarang.
  11. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Ajibarang melalui Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di Desa Ajibarang Kulon sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat Ajibarang.
  12. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 7  harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1).
  13. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
  1. Perkawinan Campuran ( WNI & WNA)
  1. Akte Kelahiran/Kenal Lahir
  2. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian
  3. Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan (bagi yang menetap lebih dari
    satu tahun)
  4. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)
  5. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi
  6. Foto Copy PasPort
  7. Surat Keterangan dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
  8. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa
    Indonesia oleh penterjemah resmi.
  1. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam psl 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

  1. Pelaksanaan Akad Nikah
  1. Pelaksanaan Upacara Akad Nikah :
  • di Balai Nikah/Kantor
  • di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll.
  1. Pemeriksaan Ulang :

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN /Penghulu terlebih dahulu  memeriksa/mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada  kedua calon pengantin dan walinya untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/ Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

  1. Penyerahan maskawin/mahar
  2. Pembacaan khutbah nikah
    Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat
  3. Akad Nikah /Ijab Qobul
  4. Pelaksanaan ijab qobul
    dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun apabila karena sesuatu hal wali nikah/calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.
  5. Do’a
  6. Pembacaan Ta’lik Talak
  7. Penandatanganan Akta Nikah
    Penandatanganan Akta Nikah kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah.
  8. Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah.
  9. Penutup

NUMPANG NIKAH

CARA MENGURUS SURAT NUMPANG NIKAH

Beberapa waktu lalu telah kita bahas mengenai cara mengurus surat nikah (secara agama  islam) dan di sebutkan bahwa bagi pengantin laki-laki yang ingin menikah ke domisili calon pengantin perempuan atau sebaliknya dan juga kedua pengantin yang ingin menikah di luar domisili, maka diperlukan surat numpang nikah.

Surat numpang nikah adalah surat ijin untuk melakukan pernikahan di daerah lain, misalnya anda domisili Darmakradenan ingin menikah di Desa/Kecamatan/Kabupaten lain maka diperlukan surat numpang nikah tadi. Untuk mengurus Surat numpang nikah diperlukan beberapa syarat dan prosedur yang perlu anda lakukan, antara lain sebagai berikut :

Calon Pengantin Laki-laki:

  1. Pengantar RT
  2. Foto Copy E-KTP yang bersangkutan
  3. Foto Copy KK
  4. Foto Copy Akte Kelahiran
  5. Foto Copy Ijazah Terakhir (Di ijazah yang tertera nama orang tua)
  6. Materai Rp.6000 (Untuk membuat pernyataan status Jejaka)
  7. Pas Foto Warna Ukuran 2×3 = 4 lembar, (Tergantung kebutuhan di wilayah desa masing-masing)
  8. Akta/ surat Cerai duda (Bagi yang cerai hidup)
  9. Surat Kematian Istri (bagi yang istrinya sudah meninggal dunia)
  10. Alamat Tujuan lengkap (Membawa E-KTP atau KK calon penganten Perempuan)

Calon Pengantin Perempuan:

  1. Pengantar RT
  2. Foto Copy E-KTP yang bersangkutan
  3. Foto Copy KK
  4. Foto Copy Akte Kelahiran
  5. Foto Copy Ijazah Terakhir (Di ijazah yang tertera nama orang tua)
  6. Foto Copy E-KTP orang tua ayah/wali
  7. Foto Copy surat nikah orang tua ( Bagi anak pertama )
  8. Materai Rp.6000 (Untuk membuat pernyataan status Perawan)
  9. Pas Foto Warna Ukuran 2×3 = 4 lembar, (Tergantung kebutuhan di wilayah desa masing-masing)
  10. Akta/ surat Cerai Janda (Bagi yang cerai hidup)
  11. Surat Kematian Suami (bagi yang suaminya sudah meninggal dunia)
  12. Alamat Tujuan lengkap (Membawa E-KTP atau KK calon penganten Laki-laki)

Selanjutnya anda membawa surat-surat tersebut ke Desa untuk mendapatkan pelayanan di  Desa Ajibarang Kulon melalui Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) berupa pengantar numpang nikah serta di lengkapi dengan surat model N1, N2 dan N4, surat N1 ini berisi surat keterangan untuk nikah, surat N2 ini berisi surat keterangan asal-usul, surat N4 ini berisi surat keterangan tentang orang tua.

Hal yang perlu anda lakukan selanjutnya adalah ke Kecamatan Ajibarang untuk mendapatkan Tanda Tangan dan cap stempel Camat, dilanjutkan ke KUA Kecamatan Ajibarang untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Numpang nikah ke tempat lain (tujuan).

Catatan : Bagi Calon pengantin perempuan harus hadir bersama ayah/wali ke KUA untuk proses pemeriksaan, untuk memastikan apakah benar-benar walinya atau bukan.

Setelah mendapatkan Surat rekomendasi dari KUA Kecamatan Ajibarang, untuk numpang nikah ke tempat lain, kemudian anda datang atau menghubungi pihak Desa  yang dituju untuk proses persyaratan selanjutnya.

Syarat membuat SKCK Baru :

  1. Pengantar RT
  2. Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.
  3. Foto Copy E-KTP/SIM.
  4. Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
  5. Foto Copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  6. Foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.

Syarat memperpanjang masa berlaku SKCK :

  1. Pengantar RT
  2. SKCK lama yang asli/legalisir (Maksimal telah habis masa    berlakunya selama 1 Th)
  3. Foto Copy E-KTP/SIM.
  4. Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
  5. Foto Copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
  6. Foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.

Persyaratan

  1. Pengantar RT
  2. Foto Copy KK & E-KTP
  3. Melaporkan jenis usaha Yang akan diajukan

 

Syarat-Syarat Pembuatan Surat Pindah:

Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;

  • Untuk perpindahan penduduk dalam satu Desa dengan membawa persyaratan berupa:
  1. Pengantar RT dan RW
  2. KK Asli
  3. E-KTP asli
  4. FC. Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Pemohon bisa datang ke Balai Desa untuk membuat pengantar guna menerbitkan KK dan E-KTP di Kecamatan Ajibarang, untuk merubah alamat atau perubahan lainnya.

  • Perpindahan Penduduk antar Desa dalam satu Kecamatan dengan membawa persyaratan berupa:
  1. Pengantar RT dan RW;
  2. Pengantar Desa /Kelurahan;
  3. KK asli;
  4. E-KTP asli;
  5. FC. Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
  6. Alamat lengkap tujuan pindah.

Pemohon/ yang bersangkutan melaporkan surat pindah ke pihak Desa/Kelurahan yang dituju, bersamaan dengan pengurusan  KK (Kartu Keluarga) dan E-KTP.

  • Perpindahan Penduduk antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten dengan membawa persyaratan berupa:
  1. Pengantar RT dan RW;
  2. KK asli;
  3. E-KTP asli;
  4. Pas foto warna ukuran 4×6 sebanyak 5 (lima) lembar;
  5. FC. Surat nikah (bagi yang sudah menikah);
  6. Alamat tujuan lengkap;
  7. Pengantar Desa/Kelurahan.

Pemohon/yang bersangkutan datang ke Kecamatan Ajibarang untuk penerbitan surat pindah.

  • Perpindahan penduduk ke luar Kabupaten/ Provinsi dengan membawa persyaratan berupa:
  1. Pengantar RT dan RW;
  2. KK asli;
  3. E-KTP asli;
  4. Bagi pemohon yang KK dan E-KTP nya  hilang harus melampiri surat kehilangan dari Kepolisian untuk di terbitkan di Kecamatan Ajibarang
  5. Pas foto warna ukuran 4×6 sebanyak 5 (lima) lembar;
  6. FC. Surat nikah (bagi yang sudah menikah);
  7. Alamat tujuan lengkap;
  8. Pengantar Desa/Kelurahan.

Untuk penerbitan selanjutnya, pemohon / yang bersangkutan setelah mendapatkan surat pindah dari Desa langsung di bawa ke Kecamatan dan di teruskan ke Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas.

Penduduk yang Datang ke Desa Ajibarang Kulon :

Pendaftaran Surat Keterangan Pindah Datang WNI dilaporkan oleh yang bersangkutan bersamaan dengan pengurusan Penerbitan KK (Kartu Keluarga).

Penduduk /Pemohon yang bermaksud pindah ke Ajibarang Kulon, melaporkan kedatangannya kepada Desa ditempat tujuan dengan menunjukkan surat pindah, dengan melampirkan persyaratan berupa ;

  1. Surat keterangan pengantar dari RT dan RW setempat
  2. Surat keterangan pindah dari daerah asal untuk diarsip di Desa kemudian untuk dilaporkan ke pihak Kecamatan dan Dindukcapil.
  3. KK asli
  4. FC . Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  5. Surat kenal lahir (bagi yang baru memiliki anak)

Pemohon/yang bersangkutan membawa persyaratan tersebut ke Desa untuk dibuatkan pengantar guna proses penerbitan KK  dan E-KTP baru di Kecamatan Ajibarang.

Catatan:

Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Pada saat diserahkan surat keterangan pindah kepada penduduk, maka E-KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud di atas berlaku sebagai pengganti E-KTP selama E-KTP baru belum diterbitkan